Migrant Care Pertanyakan Perasaan SBY Saat Terima Penghargaan di Inggris

JAKARTA - Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyesalkan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang lebih memilih untuk pergi ke Inggris dibanding mengurusi kasus pelecehan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia.

"Di saat TKI dilecehkan di kerajaan yang paling dekat, presiden mendapatkan penghargaan di kerajaan lain (Inggris)," kata Anis saat mengisi diskusi dengan tema 'TKI is not for sale' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/11/2012).

Keputusan tersebut dinilai Anis sangat tidak masuk akal. Pasalnya di waktu yang hampir bersamaan muncul iklan yang melecehkan TKI di Malaysia. Hal itu menunjukan jika Presiden SBY tidak memiliki kepekaan atau sensitivitas yang mendalam tentang nasib warga negaranya.

"Apa rasanya menerima penghargaan oleh Ratu Elizabeth di saat warganya didiskon abis-abisan oleh negara lain. SBY tidak punya sensitivitas," tegasnya.

Selain itu, Anis juga menyesalkan kinerja dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia yang berdiam diri saat mengetahui beredarnya iklan tersebut. Padahal, pihak KBRI sendiri mengaku telah jauh-jauh hari mengetahui jika iklan itu beredar.

"Soal iklan TKI on sale, waktu kami temukan iklannya dan konfirmasi ke KBRI ngakunya sudah tau sebulan sebelumnya," ujarnya.

Oleh sebab itu, Anis mendesak agar Presiden SBY segera melakukan investigasi terhadap kinerja KBRI di Malaysia. Sebab, kabar yang berkembang adalah KBRI lebih sering mengurusi tamu-tamu yang berasal dari pejabat-pejabat, ketimbang nasib Warga Negara Indonesia (WNI) di sana.

"SBY harus tahu berapa tamu yang diurus KBRI tiap harinya. KBRI menghabiskan waktu dan anggaran untuk menyambut pejabat dan anggota parlemen. Sementara di lapangan ada banyak WNI yang terjerat masalah," tandasnya.