Jangan Dikotomikan TKI Legal dan Ilegal

JAKARTA - Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Effendi Choirie mengatakan, saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke Malaysia, Perdana Menteri Malaysia sempat mengingatkan kepada pemerintah Indonesia agar mengirimkan tenaga kerja melalui jalur resmi atau legal.

Sebab, hal itu akan memudahkan pihak pemerintah Malaysia dalam memberikan bantuan hukum jika Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tersebut tersangkut kasus hukum di negeri jiran tersebut.

"Pesan mereka, itu legal lah, biar kami bisa bela, tolonglah yang tidak legal jangan disuruh pergi ke sini," kata pria yang akrab disama Gus Choi ini saat mengisi diskusi dengan tema 'TKI is not for sale' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (1/11/2012).

Namun, agaknya saran dari Perdana Menteri Malaysia itu mendapat tentangan dari DPR RI. Sebab, pemerintah sudah seharusnya memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan kepada seluruh tenaga kerja meskipun berasal dari jalur ilegal.

"Jangan mendikotomi legal atau illegal. Semua wajib dilindungi," kata Ketua Komisi IX (yang membidangi kesehatan dan tenaga kerja), Ribka Tjiptaning yang juga mengisi diskusi tersebut.

Menurut Ribka, seluruh TKI, baik legal ataupun ilegal, pasti merasa jika dirinya termasuk dalam kategori legal. Sebab, TKI tersebut pasti memiliki paspor, meskipun paspor tersebut didapatkan dengan segala upaya yang harus dilakukan.

"Semua TKI juga akan merasa legal karena punya paspor dan lain-lain, walaupun pembuatannya dengan berbagai cara termasuk membayar dengan harga yang di atas biaya normal," pungkasnya.