Dimana Pak Presiden?

KISRUH di antara lembaga negara belakangan ini seringkali terjadi dan berlarut-larut sehingga menghiasi headline pemberitaan media massa nasional. Saling tuding, lempar isu, bersitegang menjadi tontonan setiap hari.  
Tentu saja hal itu menjadi pendidikan politik yang tidak baik dan menyehatkan bagi masyarakat Tanah Air. Yang paling memuncak adalah perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dalam kasus simulator SIM.
 
Polri mendadak ikut mengusut kasus simulator SIM yang melibatkan salah satu perwira tinggi mereka yang sejak awal diusut KPK. Kisruh di antara kedua lembaga tersebut, terkesan dibiarkan berlarut-larut. Hingga akhirnya membuat muak masyarakat dan berbondong-bondong memberikan dukungan kepada KPK.
 
Saat perseteruan memuncak, barulah Presiden SBY muncul dan meminta Polri untuk mundur dari kasus tersebut. Pasalnya, memang secara etis tidak mungkin Polri mengusut korupsi pimpinannya sendiri.
 
Kegaduhan tak hanya terjadi antara KPK-Polri, di internal lembaga juga terjadi seperti di Mahkamah Agung terkait persoalan desakan permintaan audit dari auditor eksternal terhadap kinerja administrasi dan keuangan di Mahkamah Agung yang dilontarkan Hakim Agung Gayus Lumbuun.
 
Pernyataan tersebut sontak mendapat tanggapan keras dari internal Mahkamah Agung. Hingga kini, belum ada penyelesaian mengenai kisruh tersebut.
 
Lain MA, lain lagi Badan Pemeriksa Keuangan. Lembaga auditor keuangan negara ini juga sempat heboh disebabkan tidak ada nama Andi Malarangeng dalam hasil audit Kemenpora dalam kasus Hambalang. Padahal, pimpinan tertinggi Kemenpora adalah Andi Mallarangeng.
 
Belakangan yang paling heboh adalah perseteruan antara Dahlan Iskan dan DPR. Dia menyebut banyak anggota DPR yang menjadi ‘pemeras’ BUMN yang di bawah kendalinya.
 
Sontak hal itu menyulut emosi partner kerja pemerintah tersebut. Boleh saja mereka marah, karena tidak semua anggota DPR yang melakukan hal tersebut. Apalagi Dahlan tidak juga menyebut siapa-siapa anggota DPR yang ditudingnya melakukan ‘pemerasan’.
 
Hingga kini perseteruan antara Dahlan Iskan dan DPR belum juga usai. Ada tudingan, isu tersebut sengaja dipakai Dahlan untuk mendongkrak popularitas menjelang pemilu presiden 2014 mendatang. Terlepas dari itu, api sudah disulut perteruan terbuka pun terjadi setiap hari di media massa.
 
Indonesia saat ini seolah tidak memiliki kepemimpinan. Banyak lembaga negara yang kisruh di kalangan internalnya sendiri, ataupun berseteru dengan lembaga lain. Presiden sebagai pemimpin tertinggi yang mendapat mandat dari rakyat seharusnya menunjukkan kepemimpinannya untuk menyelesaikan perseteruan di internal ataupun di antara lembaga negara. Pernah terdapat kejadian unik saat terjadinya perseteruan antara KPK-Polri, saat itu muncul sebuah foto Presiden SBY yang ditulis “wanted” atau “Dicari” maksudnya bukan dicari fisiknya, namun yang dicari adalah perannya sebagai pemimpin, yang seolah tidak peka melihat kisruh yang meresahkan masyarakat dan tidak segera bertindak.
 
Kisruh dan kegaduhan yang dihadirkan di media massa bukanlah yang diharapkan masyarakat. Yang diharapkan masyarakat adalah kerja dan hasil dari yang dilakukan lembaga-lembaga negara tersebut, yang notabene dibiayai oleh pajak masyarakat setiap tahunnya.
 
Contoh lah Jokowi. Gubernur baru DKI Jakarta itu tidak mau banyak bersitegang. Sekalipun banyak anak buahnya yang belum mampu mengikuti ritmenya, dia terus mendorong dan memberikan motivasi, tidak berseteru. Begitu juga dengan DPRD yang mencoba menghadang upayanya dalam menghibahkan 1.000 kendaraan umum di Jakarta untuk memperbaiki transportasi masyarakat. Dia memilih jalan diplomasi, dengan menjelaskan duduk perkara, dasar hukum agar DPRD mau menyetujui anggaran.
 
Tidak berdebat di media massa, saling tuding, sehingga membuat rakyat yang pesimistis terhadap negeri ini semakin pesimistis. Pemimpin sudah semestinya memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik, bukan berseteru yang tidak menghasilkan solusi. <